//Kebutuhan Psikolog pada pelayanan kesehatan tingkat Pertama

Kebutuhan Psikolog pada pelayanan kesehatan tingkat Pertama

Prevelansi gangguan mental emosional penduduk Indonesia berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007 adalah 11,6 persen. Prevalensi gangguan mental emosional meningkat sejalan dengan pertambahan usia. Berdasarkan umur, tertinggi pada kelompok umur 75 tahun ke atas (33,7%). Kelompok yang rentan mengalami gangguan mental emosional adalah kelompok dengan jenis kelamin perempuan (14,0%), kelompok yang memiliki pendidikan rendah (paling tinggi pada kelompok tidak sekolah, yaitu 21,6%), kelompok yang tidak bekerja (19,6%), tinggal di perdesaan (12,3%), serta pada kelompok tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita terendah (pada Kuintil 1: 12,1%). Pada tahun 2013 jumlah anggota rumah tangga umur ≥15 tahun yang dianalisis untuk gangguan mental emosional. Prevalensi penduduk yang mengalami gangguan mental emosional secara nasional adalah 6,0% (37.728 orang dari subyek yang dianalisis). Pada Riskesdas 2007 prevalensi gangguan mental emosional di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, tetapi dalam Riskesdas 2013 prevalensi tersebut berbalik dan prevalensi di perkotaan menjadi lebih tinggi dibanding di perdesaan. Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah (11,6%), sedangkan yang terendah di Lampung (1,2%). Prevalensi gangguan mental emosional berdasarkan karakteristik individu dan cakupan pengobatan seumur hidup serta 2 minggu terakhir terdapat pada laporan Riskesdas 2013 dalam Angka.
Berdasarkan Riskedas tahun 2013, jumlah seluruh responden dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1.728 orang. Proporsi rumah tangga dengan ART gangguan jiwa berat yang pernah dipasung dihitung terhadap 1.655 rumah tangga dengan penderita gangguan jiwa berat. Metode pemasungan tidak terbatas pada pemasungan secara tradisional (menggunakan kayu atau rantai pada kaki), tetapi termasuk tindakan pengekangan lain yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung, dan penelantaran yang menyertai salah satu metode pemasungan. Proporsi RT yang pernah memasung ART gangguan jiwa berat sebesar 14,3 persen dan terbanyak pada RT di perdesaan. Prevalensi psikosis tertinggi di Yogyakarta dan Aceh, sedangkan yang terendah di Kalimantan Barat. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2001 sejumlah 3.169 kasus hingga tahun 2013 terdapat 279.688 kasus, dan pada tahun 2012 tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, 2.920 diantaranya terjadi di ruang publik/komunitas. Korban meliputi semua umur dari balita hingga manula. Data ini hanyalah data yang tercatat dan dilaporkan ke Lembaga Negara dan Sosial (Catahu tahun 2013, Komnas Perempuan).
Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa kasus kesehatan mental di Indonesia begitu banyak dan beragam. Namun masih ditemukan cara penanganan yang kurang tepat (misalnya menyembunyikan para anggota keluarga yang mengalami gangguan mental karena malu atau justru membiarkan mereka di jalanan). Hal tersebut patut menjadi perhatian kita bersama dan sekaligus pertanyaan kritis mengenai sistem kesehatan mental di Indonesia. Pada penelitian mengenai literasi kesehatan mental pada anak-anak remaja (SMP, SMU, dan SMK) diketahui bahwa kebanyakan para remaja memiliki literasi kesehatan mental yang rendah dan juga kurangnya pengetahuan mereka mengenai tenaga kesehatan mental profesional. Literasi kesehatan mental yang rendah tersebut berhubungan dengan perilaku mencari bantuan yang juga rendah, bahkan mereka tidak mengenali siapa saja tenaga kesehatan professional yang dapat membantu dalam menangani kasus-kasus kesehatan mental. Hal ini dapat menjadi sebagian gambaran bagaimana kesadaran mengenai kesehatan mental di masyarakat masih tergolong rendah (Marastuti, 2014). Idealnya pengetahuan mengenai kesehatan mental dipromosikan oleh para tenaga kesehatan ke komunitas/masyarakat umum, karena dengan begitu orang-orang dengan gangguan kesehatan mental akan dirujuk ke tenaga kesehatan profesional dan mendapat penanganan yang tepat.
Masalah yang muncul di lapangan ternyata tidak hanya terletak pada minimnya literasi kesehatan mental pada masyarakat, namun adanya ketidaksepakatan pada petugas kesehatan mental profesional (terutama perawat, pekerja sosial, dokter umum, dan terapis lainnya) dalam menangani kasus gangguan mental. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan dan penanganan standar terhadap kasus-kasus kesehatan mental pada tenaga kesehatan professional. (Lauber, Nordt, & Rössler, 2005). Morgan, Reavley, & Jorm (2014) melakukan studi mengenai sikap terhadap intervensi gangguan mental dan prognosisnya di antara masyarakat umum Australia dan Petugas Kesehatan Profesional (Psikiater, Psikolog, Dokter Umum, Konselor, dll) ditemukan bahwa ada perubahan sikap masyarakat umum pada tahun 1995 dan sekarang terhadap gangguan mental. Pada tahun 1995 masyarakat umum di Australia menangani gangguan mental (depresi dan kecemasan) dengan vitamin, air mineral dan diet dibandingkan dengan anti-depressant. Namun sekarang masyarakat di Australia terlihat lebih memilih mencari penanganan dari tenaga kesehatan professional, walaupun lebih banyak ke dokter umum atau konselor dibandingkan psikiater dan psikolog. Terkecuali untuk skizofrenia masyarakat Australia saat ini meyakini bahwa penanganan dengan pemberian antipsychotic lebih tepat.
Jorm et al (2005) membandingkan literasi gangguan mental, penanganan, dan hasil intervensi pada dua sistem kesehatan mental di dua Negara yaitu Australia (mewakili Negara individualis) dan Jepang (mewakili Negara kolektivis). Ditemukan bahwa orang-orang di Jepang sangat menghindari pelabelan psikiatrik (misal, depresi) dibandingkan orang-orang di Australia. Di Jepang gangguan mental lebih banyak ditangani oleh konselor dibandingkan dokter umum, sementara di Australia masyarakat percaya pada konselor dan juga dokter umum, namun kedua Negara tersebut memiliki kesamaan untuk tidak terlalu merekomendasikan untuk mendatangi psikiater karena persepsi negatif mereka terhadap intervensi menggunakan obat. Morgan, Jorm, & Reavley (2013) meneliti mengenai sikap petugas kesehatan mental terhadap penanganan gangguan mental sejalan dengan perubahan waktu. Studi tersebut mengungkapkan bahwa dibandingkan tahun 90-an yang lalu telah ada kesepakatan dan kemiripan penanganan antar petugas kesehatan mental walaupun masih ada sedikit perbedaan. Salah satunya, bila dulu mereka sangat terfokus menangani depresi dengan obat, namun sekarang mulai mengarah pada pertolongan diri sendiri (self-help) dan intervensi gaya hidup