//Family Well-Being

Family Well-Being

Negara yang sejahtera merupakan negara dengan penduduk yang sejahtera pula. Sejahtera dalam hal ini tidak hanya terbatas pada sejahtera secara ekonomi, tetapi juga secara mental atau psikologis dan sejahtera secara sosial. Dalam rangka membangun generasi masa depan sejahtera, keluarga sebagai unit sosial terkecil memliki peran penting dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan sebuah masyarakat (Weston dan Hughes, 1999). Kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis merupakan aspek yang juga tidak kalah penting dibanding kesehatan fisik individu.

Perhatian yang cukup besar mulai ditunjukkan oleh negara-negara di dunia dalam bidang kesejahteraan keluarga, baik dari segi riset maupun kebijakan pemerintah secara umum. Australia dan Inggris sebagai contohnya. Di Australia, pemerintahnya sangat mendukung dan berusaha mewujudkan kesejahteraan keluarga (family wellbeing) melalui kebijakan-kebijakannya, karena keluarga dianggap sebagai sumber daya negara yang paling penting (Families Australia, 2006). Begitu pula di Inggris, yang melalui CAMHS (Children and Adolescent Mental Health Services) telah menciptakan sebuah model yang disebut „The Tower Hamlets Family Wellbeing Model‟ dalam menangani kesejahteraan keluarga, khususnya setiap anggota di dalamnya (The Children and Families Partnership, 2014).

Di Indonesia sendiri, pemerintah berusaha mengatur dan mewujudkan terwujudnya kesejahteraan keluarga salah satunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa
“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” (www.bpkp.go.id, 2009)
Keluarga juga memiliki peran esensial dalam pendidikan anak sebagai salah satu anggotanya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu hak penduduk yaitu membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan anaknya (Pasal 5 Poin G,UU RI No.52, 2009). Sayangnya, timbulnya berbagai macam permasalahan sosial yang melibatkan anak, khususnya remaja, membuat keluarga dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh adalah kasus narkoba, geng motor, begal, bullying, bolos, putus sekolah,underage smoking, bunuh diri, dan perilaku seksual bebas. Dalam menanggapi kasus-kasus ini, Menteri Pendidikan Indonesia, Anies Baswedan, berkomentar salah satunya mengenai kasus begal dan kekerasan bahwa tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab terhadap perilaku menyimpang remaja ini, tetapi juga lingkungan dan keluarganya (Republika, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari psikolog di Unit Konsultasi Psikologi Fakultas UGM (2015), ada beberapa hal yang ditemukan selama melakukan konsultasi kasus kondisi keluarga bermasalah. Pertama, tidak adanya nilai yang efektif diwujudkan dalam aturan keluarga. Aturan lebih didasari egoisme orangtua. Kedua, adanya masalah komunikasi. Komunikasi jarang dilakukan, keterampilan berkomunikasi rendah, dan jarang terjadi pembicaraan dari hati ke hati sebagaimana dilakukan di luar rumah. Terakhir, rendahnya komitmen terhadap keluarga. Hal ini terlihat dari kurangnya agenda untuk kebersamaan keluarga dan minimnya pemikiran tentang „akibat‟ dari tindakan pribadi yang dilakukan terhadap keluarga.

Dalam teori Bronfenbrenner‟sbio-ecological model of child development, remaja sebagai anak sekolah berada dalam 3 sistem meso, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan peribadatan (Bronfenbrenner dalam Williams dkk., 2009). Ketiga sistem tersebut yang paling dekat pada remaja, sehingga segala tantangan dan dukungan dari ketiganya berpengaruh langsung pada remaja. Lingkungan sekolah mencakup kurikulum, peraturan, guru, dan teman sebaya yang dapat memberi pengaruh bervariasi antara yang baik dan buruk. Maka, sebagai sistem yang seharusnya memiliki intensitas pertemuan maupun kedekatan lebih kepada anak, keluarga menjadi menjadi sangat penting sebagai benteng utama moral anak sehingga meminimalisir perilaku menyimpang anak ketika sudah beranjak remaja. Hal ini berarti keluarga juga lah akar permasalahanpermasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia. Dengan demikian, lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera menjadi penting untuk menjaga masa depan generasi penerus bangsa.

Di sisi lain, dalam sebuah studi di Irlandia ditemukan bahwa faktor ekonomi memang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Hanya saja, masih dipertanyakan faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi sebagian keluarga yang tidak sejahtera tersebut dapat mengatasi situasi mereka dengan baik, sementara sebagian yang lain terlihat bersusah payah menghadapinya (Swords, dkk., 2010). Maka, perlu dilakukan penelitian yang kontinyu sebagai langkah awal untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Indonesia.